Liburan_[Rio Ritchie]_Kenaikan Gaji Nakes, Idealistis atau Realistis?
Kenaikan Gaji Nakes, Idealistis atau Realistis?
Dalam UUD 1945, setiap warga negara dijamin haknya untuk menyampaikan aspirasi, begitu pun dengan tenaga kesehatan. Meskipun pada realitanya, tidak semua aspirasi didengar oleh pemerintah kita dengan alasan yang beragam. Hal ini juga terjadi pada demo peningkatan gaji nakes non-ASN di Kabupaten Manggarai, NTT pada tanggal 12 Februari 2024. Hal ini menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda di masyarakat luas: anggapan masyarakat tentang idealitas nakes yang mengharuskan mereka menjalani hidup tanpa pamrih, atau, sebaliknya, sikap yang berkaca pada realitas dunia di mana kebutuhan hidup masyarakat memang meningkat sehingga masyarakat perlu pendapatan lebih untuk menunjang kehidupan mereka.
Kondisi Saat Kejadian
Pada tanggal 12 Februari 2024, sekitar 300 nakes non ASN berdemo di Kantor Bupati Manggarai, menuntut agar SPK mereka diperpanjang dan gaji mereka dinaikkan sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Para nakes juga menuntut kenaikan tambahan penghasilan serta penambahan kuota seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Tuntutan ini didasarkan pada para nakes yang menilai bahwa upah Rp400.000,- Rp600.000,- per bulan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tak lama setelah itu, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2024, para nakes juga melakukan aksi serupa di DPRD Manggarai dan hal ini direspons oleh pemerintah setempat untuk tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja (SPK) terhitung dari bulan April alias dipecat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai Bartolomeus Hermopan atau Tomy, menyampaikan bahwa sebanyak 249 nakes dipecat karena ikut demo dan SPK nakes non ASN lainnya yang sudah bekerja bertahun-tahun diperpanjang. Beliau mengklaim tidak ada nakes non ASN baru yang diberikan SPK oleh Bupati Manggarai. Beliau mengatakan tidak mengetahui alasan bupati tidak memperpanjang nakes non ASN yang ikut demonstrasi tersebut. Namun menurutnya, SPK tersebut tidak diperpanjang karena ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan para nakes. Merespon hal ini, ratusan nakes menyampaikan permintaan maaf agar bupati mempekerjakan mereka kembali.
Sudut Pandang Masyarakat
Secara umum, masyarakat memiliki sudut pandang kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati Manggarai pada nakes tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa pemenuhan hak nakes non ASN ini tidak diberikan secara menyeluruh, sementara mereka dituntut untuk memenuhi banyak hal. Beberapa masyarakat yang lain menimbang bahwa seharusnya permasalahan ini diselesaikan dengan diskusi, bukan langsung memecat tanpa alasan yang jelas. Beberapa masyarakat juga mengkritik bupati yang dinilai otoriter dan menelisik kekayaan bupati tersebut. Hampir semua masyarakat tidak berbicara tentang idealitas nakes yang bekerja tanpa pamrih. Sebaliknya, mereka sangat mendukung para nakes untuk memiliki penghidupan yang layak. Ketua Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN) Indonesia, Sepri Latifan, menyayangkan tindakan (pemecatan) ini. Menurutnya, seharusnya bupati lebih mengutamakan tindakan persuasif, bukannya langsung memecat nakes non ASN ini.
Akhir kata, kesejahteraan nakes merupakan bagian dari masalah negara ini yang masih harus diperjuangkan. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan nakesnya karena berdasarkan riset, 80% keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan oleh SDM yang bergerak dalam bidang kesehatan.
Referensi