Liburan_Dwi Oktavianto Makdasari_Kasus COVID-19 Melonjak: Salah Rakyat atau Pemerintah?
Sempat mengalami penurunan jumlah kasus pada bulan Februari hingga Mei 2021, kasus COVID-19 kembali meningkat di awal bulan Juni dan mencapai rekor harian terbesar sebanyak 56.757 kasus. Lonjakan kasus ini sebenarnya tidak hanya terjadi di beberapa kota besar tetapi juga di berbagai daerah yang sebelumnya menjadi destinasi libur lebaran. Lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan ini juga terjadi pada akhir tahun 2020 tetapi tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi belakangan ini. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk dapat mengendalikan laju penularan COVID-19 sejak awal kemunculannya di Indonesia. Kebijakan PSBB hingga PPKM yang diterapkan pemerintah mengundang protes di berbagai kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang dengan ekonomi menengah ke bawah, mengingat mereka harus bekerja di lapangan dan membutuhkan interaksi dengan banyak orang.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sejatinya bertujuan untuk melindungi rakyat dari bahaya pandemi. Akan tetapi, kasus COVID-19 yang terus melonjak menjadi pertanyaan besar bagi semua pihak. Apakah ini dikarenakan rakyat yang tidak patuh kebijakan atau upaya pemerintah yang masih belum maksimal?
Kasus Meningkat Pasca Libur Panjang
Lonjakan kasus COVID-19 yang telah terjadi sebanyak dua gelombang ini merupakan pola yang terjadi sebagai akibat adanya libur panjang. “Yang bikin saya kaget, mereka persentasi, “Pak, ini data kami. Setiap habis liburan panjang selalu naik 40 persen. Orang enggak karuan pergerakannya,” ujar Ir. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada akhir tahun 2020 tepatnya tiga minggu pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021 tercatat kenaikan jumlah kasus positif mingguan sebesar 63 persen. Lonjakan kasus yang terjadi tahun lalu kembali terjadi di pertengahan 2021 ini, lebih tepatnya setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 menuturkan bahwa dampak dari mobilitas masyarakat selama libur lebaran mulai terlihat 2 minggu setelahnya, yaitu per tanggal 23 Mei 2021 telah terjadi kenaikan jumlah kasus positif yang signifikan, diikuti peningkatan kasus kematian dan penurunan jumlah pasien sembuh. “Ini baru minggu pertama pasca libur Idul Fitri, bahkan mobilitas masih tinggi. Dan hal ini dapat berdampak pada potensi lebih panjangnya dampak dari periode libur ini sampai pertengahan bulan Juni,” kata Wiku. Tingginya intensitas mudik masyarakat di masa libur hari raya ini memicu kekhawatiran semua pihak. Terlebih lagi mudik ini menyangkut dua daerah, yaitu daerah asal dan tujuan yang berpotensi menimbulkan lonjakan kasus positif
Munculnya Varian Baru Virus Corona
Tidak hanya disebabkan aktivitas mudik masyarakat, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia juga disebabkan oleh kemunculan virus Corona yang bermutasi, lebih dikenal dengan sebutan varian delta. “Varian Delta ini terbukti meningkat setelah adanya transmisi antarmanusia. Dan sudah terbukti di populasi di India dan di Kudus. Hal tersebut juga memperkuat hipotesis para peneliti bahwa peningkatan kasus di Kudus tersebut adalah karena adanya varian Delta,” tutur dr. Gunadi PhD, Sp.BA, Ketua Tim Peneliti WGS SARS-CoV-2 FK-KMK UGM. Di samping peningkatan interaksi sosial antar manusia, virus Corona varian delta ini memiliki transmisi yang sangat cepat atau bisa dikatakan lebih mudah menular dibandingkan virus Corona sebelumnya yang belum bermutasi. “Varian baru yang delta itu selain mudah menular, juga keparahan penyakitnya lebih dari non-varian, itu yang harus diketahui, dan gejalanya tidak khas,” ujar Dr. dr. Erlina Burhan, MSc, SpP(K), Staf pengajar Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI-RSUP Persahabatan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guna menghindari kemungkinan mutasi baru virus Corona yang berpotensi lebih ganas dari varian delta yang muncul belakangan ini di Indonesia. “Jadi, kalau enggak mau ada mutasi, cegahlah penularan. Kalau enggak mau ada penularan, jalankan prokes (protokol kesehatan), lakukan vaksinasi, dan tingkatkan sistem imun,” sambung Erlina.
Sudah Efektifkah Upaya Pemerintah?
Sejak kemunculan kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia tahun 2020 lalu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Upaya yang telah dilakukan meliputi pemberlakuan PSBB, larangan mudik, normal baru, hingga PPKM. Kebijakan yang terus berganti mengikuti perkembangan situasi tersebut mengundang pertanyaan dan kontroversi oleh berbagai pihak. Apakah kebijakan tersebut telah dikaji secara menyeluruh dan bagaimana realisasinya di lapangan?
“Nggak usah ada PPKM. Menurut saya udah stop aja dan sekarang fokus pada pelibatan masyarakat aja. Karena buat apa pengetatan tapi bohongan,” sebut dr. Pandu Riono, MPH, Ph.D, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat tidak bisa terlalu mengharapkan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi ini, masyarakat harus berjuang dan meningkatkan kesadaran diri untuk menghindari infeksi COVID-19. “Kalau semua PPKM mikro ini benar-benar terimplementasi dengan benar, maka harusnya tercermin dengan aktivitas kemasyarakatan di lapangan dan lalu lintas yang juga
harus turun secara nyata. Katakanlah hanya 25 persen dari hari-hari sebelumnya,” tutur Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K), MARS, Guru Besar Pulmonologi dan Imu Kedokteran Respirasi FKUI. Ia menyebutkan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi lagi kebijakan yang telah ditetapkan apabila kasus masih meroket dan implementasi di lapangan tidak sesuai
dengan harapan. Kasus positif baru yang terus meningkat mulai akhir Mei hingga saat ini menjadi pertanyaan besar bagi semua pihak, benarkah kebijakan pemerintah terealisasi sepenuhnya? Mengapa kasus COVID-19 melonjak sedangkan pemerintah memberlakukan berbagai macam larangan aktivitas dan interaksi sosial?
Pandemi Covid-19 ini memang masih harus dilalui hingga batas waktu yang belum diketahui. Ini semua menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama, tidak hanya pemerintah selaku pembuat kebijakan tetapi juga seluruh elemen bangsa dalam mendukung keberhasilan penanganan pandemi. Kebijakan pemerintah hendaknya selalu dievaluasi guna menciptakan win-win solution bagi masyarakat yang terdampak.
http://covid19.go.id